Latar Belakang Sejarah
Waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada tahun 1945, Timor Barat menjadi bagian negara baru itu, tetapi Portugis meneruskan bertahan di Negara jajahannya. Sesudah runtuhnya resim fasis Portugis pada tahun 1974, ide kemerdekaan untuk Timor Timur didorong oleh pemerintahan demokratis Portugis baru. Bahkan, Gubenur baru ditunjuk pada bulan November untuk menngesahkan partai-partai politik sebagai penyiapan bagi pemilu untuk memilih sidang konstituante pada tahun 1976. Tiga partai terutama yang diciptakan adalah Uni Demokratik Timor (UDT, Uniao Democratica Timorense), Front Kemerdekaan Timor (Fretilin, Frente Revolucionario Timor Leste Independente), dan Perhimupan Demokratis Rakyat Timor (Apodeti, Associacao Popular Democratica de Timorese).
Pada tahun 1975 negara Portugis menjadi terpisah dari peristiwa dalam Timor karena ada kegelisahan sosial dan krisis politik di Portugis dan pemerintah menjadi lebih memperhatikan dengan dikolonisasi jajahannya di Afrika yaitu, Angola dan Mozambique. Pada bulan August 1975, UDT mengadakan kudeta untuk berhenti popularitas Fretilin. Tetapi pada 28 November 1975, Fretilin mengumumkan kemerdekaan sebagai Republik Democratis Timor Leste dan memohon dorongan dari komunitasi internasional. Namun, pernyataan ini tidak diterima oleh Portugis, Indonesia, Australia, atau Amerika Serikat (AS). Alasan kekurangan dorongan ini sudah jelas dalam hal Portugis, Indonesia dan Australia dan AS sudah dikalahkan memalukan di Vietnam dan tidak ingin melawan sekutunya dengan Indonesia Juga AS tidak mau nusantara yang luas distabilisasi oleh resim yang dianggap sebagai sayap kiri selama suasana Perang Dingin. Sebagai jawaban atas pengumuman Fretilin, Indonesia mendorong pemimpin UDT, Apodeti dan dua partai kecil lain, KOTA and Trabalhista menandatangani pernyataan yang meminta integrasi dengan Indonesia bernama Pernyataan Balibo. Masih ada percekcokan mengenai ataukah proses ini melakukan secara sah atau tidak.
Karena tidak ada dukungan internasional untuk negara Republik Democratis Timor Leste, Indonesia mengadakan operasi laut dan udara yang sangat besar pada tanggal 7 Desember 1975 dan pada bulan Juli 1976, Timor Timur menjadi propinsi keduapuluh-tujuh Republis Indonesia secara resmi.
Pendudukan Timor Timur tetap isu yang sering dibicarakan dalam beberapa negara, terutama Portugis. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak pernah mengakui Majelis Rakyat yang dilantik Indonesia. Pencaplokan serta rakyat di Australia melakukan protes hebat-hebatan karena mereka menentang perilaku Indonesia dan mendukung kemerdekaan untuk Timor Leste, tetapi tidak ada gunanya. Ada kemungkinan bahwa kekurangan pelawanan dari pemerintah. Australia adalah karena barangkali ada minyak ditemukan di luat di antara Timor dan Australia.
Pada tanggal 30 Agustus 1999, dalam referendum yang dipantau oleh PBB, kebanyakan penduduk Timor Timur (78,5 persen) memilih kemerdekaan dan namanya diganti menjadi ‘Timor Leste’ ini menjadi realitas waktu pasukan PBB dikelola Australia masuk pada tanggal 15 September. Namun, selama dua minggu diantara referendum dan kemasukan PBB, Timor Leste mengalami penderitaan manusia besar dan perusakan negaranya. Ibu kota Timor Leste, Dili, hampir dihancurkan dan ratusan ribu orang dipindahkan dari rumahnya, kebanyakan terpaksa ke dalam truk-truk atau kapal dan membuang ke propinsi tetangga, Timor Barat. Pada akhir 1999, terduga masih ada 75,000 sampai 110,000 orang Timor Leste tinggal di tempat tinggal pengungsi di Timur Barat dalam kondisi fisik yang mengejutkan dan sangat takut pada militia yang mengelola tempat itu (Human Rights Watch). Ada usul bahwa kekejaman ini dilakukan oleh pasukan militia yang didukung oleh militer Indonesia.
Administrasi Timor Leste diambil-alih oleh PBB melalui United Nations Transitional Administration for East Timor (UNTAET). Pemilihan Umum diadakan pada akhirnya 2001 untuk majelis nasional membuat bagan constiutsi dan Timor Timur menjadi merdeka secara resmi pada tanggal 20 Mei 2002.
Sebagai negara baru, Timor Leste menghadapi banyak kesulitan. Salah satu masalah yang mempengaruhi semua bidang adalah jarak generasi. Generasi tua (bernama generasi 1975) dididikan oleh Portugis (pakai bahasa Portugis) dan aktif secara politik waktu Indonesia masuk. Generasi muda (bernama generasi ’99) dididikan oleh Indonesia (pakai bahasa Indonesia) dan memperjuangkan kemerdekaan pada tahun 1999. Generasi tua melihat kehilangan kebudayaan diantara generasi muda dan mereka menyalahkan “salah asuhan secara budaya dan moril di bawah sistem Indonesia”. Generasi muda merasa generasi tua yang ke luar Timor Leste selama kekuasaan Indonesia (kebanyakan yang sekarang pemimpin) tidak sadar pada kebutuhan rakyat Timor Leste dan mereka bahwa pemimpin tersebut mempunyai strategi untuk menjerumuskan generasi muda karena bahasa Portugis menjadi bahasa resmi.
Kerjasama
Sudah selayaknya dua Negara yang berdampingan menjalin kerjasama yang baik, begitu pula yang terjadi antara Indonesisa dengan Timor Leste.
- Bidang Kebudayaan
Hubungan RI-Timor Leste terlihat secara nyata dengan didirikannya Pusat Kebudayaan Indonesia (PBI) di Dilli. Di PBI diselenggarakan pelatihan Bahasa Indonesia, komputer dan perpustakaan. Berdirinya Pusat Kebudayaan Indonesia disana, membuat warga Indonesia yang bertempat tinggal disana bisa melepas rindu pada kampung halaman dan bagi orang Timor Leste dapat belajar tentang kebudayaan Indonesia.
- Bidang Ekonomi
Sementara itu di bidang ekonomi dan perdagangan, Indonesia menjadi eksportir terdepan untuk Timor Leste. 75 persen kebutuhan pokokTimor Leste diimpor dari Indonesia. Selain itu, tak kurang dari 3.000 WNI menjadi pengusaha, kontraktor dan banyak lagi. Indonesia dan Timor Leste membentuk Komite Koordinasi Bersama untuk mengembangkan koperasi dan UKM di kedua Negara. Komite Kebijakan Bersama ini berfungsi untuk mengembangkan dan membahas kemungkinan bidang-bidang kerjasama atas persetujuan dua Negara. MoU pembentukan komite itu telah ditandatangani Sjarifuddin mewakili Indonesia dan Menteri Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor Leste Joao Mendes Goncalves. Kedua negara dan akan bertugas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan KUKM. Komite ini akan melaporkan secara berkala kepada menteri terkait yang bertanggung jawab dalam pengembangan KUKM. Komite Koordinasi Bersama KUKM itu akan melakukan pertemuan setahun sekali di RI dan Republik Demokratik Timor Leste. Komite itu terdiri dari perwakilan pemerintah yang terkait dengan KUKM serta perwakilan KUKM. Kerjasama diantaranya menyangkut program kebijakan pengembangan KUKM, fasilitasi promosi dagang, pemasaran, kemitraan usaha, pelatihan keterampilan manajerial dan teknis, simposium bilateral, seminar, konferensi, dan pembukaan akses pasar di kedua negara.
- Bidang Pendidikan
Untuk lebih mempererat hubungan Timor Leste dan Indonesia, pemerintah Indonesia tengah memproses pemberian kemudahan izin bagi pelajar Timor Leste yang ingin bersekolah di Indonesia dan visa kunjungan untuk warga Timor Leste. Timor Leste menjalin kerjasama di sejumlah bidang dengan Muhamadiyah, khususnya bidang pendidikan dan keagamaan. Salah satu kerja sama yang akan dilakukan adalah penerimaan mahasiswa asal Timor Leste di universitas-universitas Muhammadiyah di Indonesia. Yaitu di antaranya Universitas Muhammadiyah di Kupang yang 60 persen mahasiswanya justru merupakan non-muslim.
- Bidang Militer
Dalam kunjungan Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Timor Leste untuk Indonesia Manuel de Araujo Serrano bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama militer melalui latihan dan pendidikan yang akan direalisasikan setelah adanya perjanjian pertahanan dan disahkannya perjanjian antara kedua negara tersebut.
Selain itu, juga sebagai bukti pentingnya kerjasama militer dan pertahanan antara dua negara. Pemerintah RDTL akan mengangkat seorang Atase Pertahanan yang akan berkedudukan di Jakarta.
- Bidang Kehutanan
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Demokratik Timor Leste sepakat melakukan kerjasama bilateral dalam bidang kehutanan. Kerjasama tersebut akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan (MoU), yang akan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 di Jakarta. Pemerintah Indonesia akan diwakili oleh Menteri Kehutanan RI, H.M.S. Kaban, dan pemerintah Demokratik Timor Leste akan diwakili oleh Menteri Pertanian dan Perikanan, Mariano Assanami Sabino.
Kerjasama bilateral bidang kehutanan tersebut akan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Ø Reboisasi dan rehabilitasi hutan (kehutanan Agro dan kehutanan masyarakat).
Ø Penelitian, penyuluhan, pendidikan dan database onforestry berbagi.
Ø Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
Ø Hutan produksi, pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan taman nasional.
Ø Hutan persediaan.
Ø Perlindungan lingkungan dan manajemen yang terkait dengan kehutanan.
Ø Memerangi pembalakan liar dan pasar lintas ilegal boundari.
Ø Investasi pada hutan tanaman industri.
Salah satu hal yang melatarbelakangi kesepakatan kerjasama ini adalah karena sampai saat ini, antara Indonesia dengan Timor Leste belum ada kerjasama bilateral di bidang kehutanan. Indonesia sebagai negara tetangga dinilai memiliki peran penting dalam kemajuan negara Timor Leste. Keinginan pemerintah Timor Leste menjalin kerjasama bilateral bidang kehutanan dengan Indonesia, disampaikan oleh Direktur Penanaman, Direktorat Kehutanan Timor Leste, pada kunjungannya di Departemen Kehutanan pada bulan Juli 2008. Kegiatan-kegiatan bidang kehutanan yang diusulkan Pemerintah Timor Leste untuk dikerjasamakan antara lain restorasi hutan dan pengurangan erosi tanah, revitalisasi produk-produk kayu, peremajaan pohon-pohon pelindung tanaman kopi, dan pelatihan atau diklat kehutanan.
- Bidang Kesehatan
Salah satu bentuk kerjasama yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan Timor Leste dalam bidang kesehatan. Ruang lingkup kerjasama yaitu pelayanan kesehatan rumah sakit meliputi sistem rujukan dan sister hospital, di bidang farmasi dan alat kesehatan, pengembangan sumber daya manusia meliputi pendidikan dan pelatihan, di bidang penyakit menular terutama di daerah perbatasan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi, di bidang kesehatan ibu dan anak meliputi imunisasi dan gizi, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak. Penanda tanganan MOU menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengembangkan stabilitas, persahabatan, dan hubungan bertetangga yang saling menguntungkan dan bermanfaat diantara kedua negara. Selain itu juga menjadi dasar untuk membangun kerjasama terutama pada bidang kesehatan. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
Permasalahan
Adanya hubungan yang baik antara Indonesia dengan Timor Leste, bukan berarrti bahwa diantaranya tidak ada permasalahan. Permasalahan yang belum terselesaikan hingga saaat ini adalah mengenai perbatasan Negara. Masalah perbatasan kedua negara ada 5.000 titik dari jumlah itu, 907 titik sudah disetujui dan baru 103 yang terealisasi. Dari jumlah itu pula, ada tiga titik yang hingga kini menjadi fokus kedua negara dan pembahasannya berjalan alot, yakni Noel Besi-Citrana, Manusasi, serta Memo. Untuk ketiga titik itu, Indonesia berpedoman kepada dasar aliran sungai yang mengarah ke muara Sungai Noel Besi. Sedangkan Timor Leste berpedoman pada garis batas wilayah kerajaan yang pernah ada di sana. Meskipun masih besengketa mengenai perbatasan, tetapi kondisi dilapangan masih aman dan damai.
Prospek
Hubungan Indonesia dengan Timor Leste sejauh ini sudah baik tetapi masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Salah satu masalah yang terbesar adalah mengenai perbatasan wilayah. 500 titik perbatasan belum semuanya dapat di selesaikan yang menimbulkan kepemilikan. Oleh karena itu, masalah ini harus segera diselesaikan karena sudah sampai ke PBB dan supaya hubungan kedua Negara semakin membaik dimasa mendatang.
sumber : http://benedictusaninditorahadi.blogspot.com/2010/05/hubungan-bilateral-indonesia-dengan.html
